Jumat, 07 Januari 2011

Bantuan logistik korban banjir minim, DPRD Solo akui hadapi dilema

LUMPIA SEMARANG.Solo--Pimpinan DPRD Kota Solo mengakui menghadapi dilema terkait minimnya alokasi anggaran untuk bantuan logistik bagi korban banjir.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Muhammad Rodhi kepada wartawan, Jumat (7/1), mengakui jika alokasi anggaran untuk bantuan logistik korban banjir sangatlah minim. Menurutnya, Pemkot Solo mengalokasikan dana lebih besar pada program relokasi dan perbaikan fisik berupa optimalisasi drainase. Untuk program pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, Pemkot Solo melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) hanya mengalokasikan anggaran senilai Rp 40 juta.
“Kami berharap warga yang tinggal di zona bahaya banjir bisa mengikuti program relokasi. Kalau mereka menolak relokasi lalu berharap bantuan logistik itu kan sebuah dilema. Kami tidak berharap terjadinya banjir karena itulah alokasi anggaran untuk bantuan korban banjir ini sangat minim,” terang Rodhi.
Akibat minimnya alokasi anggaran bantuan logistik bagi korban banjir tersebut, sejumlah kelurahan terpaksa menunda pembagian bantuan. Di Kelurahan Sangkrah, korban banjir mencapai 50 KK. Akan tetapi, bantuan logistik yang disalurkan hanya 15 kg beras dan 20 bungkus mi instan. Pembagian logistik tersebut dikhawatirkan tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
Untuk mengatasi persoalan itu, sambung Rodhi, penyaluran bantuan lebih baik tidak diberikan langsung kepada para korban, melainkan diberikan kepada Posko. “Lebih baik logistik itu diberikan ke Posko agar bisa diolah menjadi makanan jadi yang bisa dinikmati bersama oleh para korban banjir,” tandas wakil rakyat yang juga berprofesi sebagai dosen ini.
Hal senada juga disampaikan wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto. Menurutnya, adanya bantuan logistik tersebut merupakan bukti masih adanya perhatian Pemkot Solo terhadap korban banjir. “Kalau bantuan logistik minim kan warga bisa mengelola sendiri agar bisa dinikmati bersama. Bencana itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan semua pihak, jadi penanggulangannya menjadi tanggung jawab semua pihak, tak hanya Pemkot tetapi juga masyarakatnya,” tandasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar