PPATK Temukan Ratusan 'Gayus' di Ditjen Pajak

“Kami meyakini potensi temuan dalam skala lebih besar yang mencakup jabatan lebih tinggi."

Rabu, 19 Januari 2011, 20:56 WIB

Heri Susanto, Iwan Kurniawan, Anggi Kusumadewi

Gayus Tambunan, mantan pegawai Ditjen Pajak (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• Transkrip Percakapan Denny-Satgas & Gayus
• Golkar: Usut Tuduhan Rekayasa Kasus Gayus
• Djoko: Kumpul di Wapres, Bukan Soal Gayus
• Buyung: Kenapa Cuma Grup Bakrie yang Disoal?
• Mengapa Baru Sekarang Gayus Sebut CIA?

VIVAnews - Temuan mengejutkan dipaparkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Itu berupa transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan oleh ratusan pejabat di kantor Ditjen Pajak, baik di daerah maupun di kantor pusat.

"Pak Yunus Husein memberitahukan ada transaksi-transaksi (mencurigakan) seperti itu," ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsjah kepada VIVANews.com di Jakarta, Rabu, 19 Januari 2011.
Data-data tersebut disampaikan Yunus di acara pembekalan ratusan pejabat Ditjen Pajak, baik pejabat di daerah maupun pusat pada Selasa, 18 Januari 2011. Acara dihadiri oleh seluruh kepala kantor pajak, pejabat eselon dua dan tiga, hingga Dirjen Pajak.
Iqbal mengatakan temuan PPATK merupakan tindak lanjut dari permintaan Kementerian Keuangan menyusul merebaknya kasus Gayus Tambunan, tahun lalu. Saat itu, Kementerian Keuangan meminta PPATK memeriksa rekening 3000 pejabat pajak, dari level Kepala Seksi hingga Direktur Jenderal. Ini adalah bagian dari total lebih dari 30 ribu pegawai pajak di seluruh Indonesia.

Saat ditemui VIVAnews.com di DPR, Yunus Husein membenarkan telah memaparkan temuan transaksi mencurigakan para pejabat pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak. "Kami temukan transaksi mencurigakan di semua Ditjen di Kementerian Keuangan, yang paling dominan di Ditjen Pajak. Pokoknya ada kasus Gayus-Gayus lain, detailnya silakan tanya polisi."

Yunus hanya bersedia memaparkan berbagai modus transaksi mencurigakan para pejabat pajak tersebut. Pertama, mereka menggunakan rekening anak dan istri untuk melakukan transaksi. Kedua, memakai instrumen investasi unit link, yakni gabungan antara asuransi jiwa dan investasi seperti di reksadana, saham atau lainnya. Ketiga, biasanya mereka juga menggunakan safe deposit box.

"Kalau transaksi lewat anak istri, kami bisa mendeteksi penyimpangannya," ujar Yunus. Misalnya, seorang anggota keluarga (pejabat pajak) memiliki pendapatan Rp12 juta, tetapi dia kerap melakukan transaksi di atas Rp20 juta. "Maka transaksi tersebut tentu mencurigakan."

Contoh lainnya, kata Yunus, mereka melakukan transaksi dalam jumlah besar, kemudian memutar-mutar uang tersebut. Misalnya, awalnya menarik uang Rp2 miliar, kemudian dipindahkan, lalu ditarik lagi sehingga seperti diputar-putar. "Sekali tarik, minimal Rp500 juta." 

Menurut Yunus, transaksi yang diperiksa ini merupakan akumulasi transaksi dari tahun 2004 hingga 2010. Untuk transaksi yang berindikasi pidana diserahkan ke penegak hukum. Sedangkan, jika Dirjen atau Irjen Kemkeu meminta, maka PPATK juga menyerahkannya sebagai acuan guna memberikan sanksi administrasi.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh VIVANews.com, disebutkan jumlah rekening yang sedang ditelisik di lingkungan Ditjen Pajak adalah rekening milik 3.616 pejabat dan 12.089 anggota keluarga mereka. Di Bea Cukai, punya 1.245 pejabat dan 3.408 famili mereka.

Dokumen itu menyatakan PPATK mendapati ada banyak pejabat Ditjen Pajak yang melakukan transaksi tunai dalam jumlah teramat besar, dengan kisaran Rp500 juta hingga Rp27 miliar per pejabat, baik melalui rekening pribadi mereka maupun istri atau anak mereka “tanpa didukung adanya dasar transaksi yang memadai.”

Yang lebih gawat, temuan ini tersebar di berbagai wilayah maupun jenjang kepangkatan, mulai dari Kepala Seksi, Kepala Kantor Pratama, hingga pejabat eselon di atasnya.

“Kami meyakini potensi temuan dalam skala lebih besar yang mencakup jabatan lebih luas serta lebih tinggi,” PPATK menyimpulkan hasil penelusuran terhadap ribuan rekening pejabat pajak. "Sampai sekarang, yang dicurigai jumlahnya mencapai ratusan pejabat."

10 Orang Tewas Akibat Kerusuhan Antar Etnis di India

Semarang Post.New Delhi - Sedikitnya 10 orang tewas dan 40 ribu orang mengungsi akibat terjadi bentrokan antara dua etnis di India. Perseteruan terjadi antara suku Rabha dan Garo yang selama ini menempati wilayah perbatasan negara bagian Assam dan Meghalaya.

"10 Orang tewas dalam kerusuhan antar etnis dalam tiga hari terakhir. 20 Orang mengalami luka-luka dari dua kelompok," kata Bhumidhar Barman, pejabat bidang rehabilitasi dan bantuan bencana negara bagian Assam kepada AFP, Sabtu (8/1/2010).

Menurut pejabat lokal di Guwahati, kota utama negara bagian Assam, diperkirakan 32 ribu orang telah meninggalkan rumahnya dan mengungsi di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan.

Sementara otoritas negara bagian Meghalaya mengatakan sedikitnya 8.000 orang juga mengungsi.

Pemerintah dari dua negara bagian tersebut telah membuka posko bantuan yang menyediakan makanan, baju dan obat-obatan untuk para pengungsi.

"Kami akan terus menyediakan bantuan kepada para pengungsi di dua negara bagian," kata pejabat setempat.

Otoritas setempat mengatakan kedua kelompok ini memang mempunyai sejarah panjang dalam berseteru. "Kita telah mendatangkan ratusan pasukan keamanan dan militer untuk mengamankan konflik terbaru ini," kata polisi senior di negara bagian Assam.

"Kimi Pensiun? Itu Tak Benar"

LUMPIA SEMARANG"Sejak kematian Matti Raikkonen, semua rencana menjadi beku," ujar co-driver Kaj Lindstrom.

Namun, Manajer Raikkonen, Steve Robertson, mengatakan kepada saluran radio Finlandia MTV3 bahwa dirinya akan sangat terkejut jika mantan pebalap Ferrari dan McLaren tersebut pensiun. Pasalnya, Raikkonen, yang sedang terikat kontrak dengan Citroen untuk tampil di World Rally Championship, masih punya minat di ajang ini.

"Masih ada banyak pembicaraan dan tentu saja hal yang normal jika dia merasa sedih dengan kematian ayahnya," ujar Robertson di tengah-tengah rumor yang menyebutkan bahwa sebuah kesepakatan baru dengan Citroen hampir terjadi. "Saya sangat yakin Kimi akan tetap tampil di olahraga otomotif."

Mengenai masa depan Raikkonen, apakah akan tetap di reli atau kembali ke arena F1, Robertson tidak mau berkomentar. Menurut dia, semua itu berada di tangan sang pebalap.

"Kimi adalah seorang juara dunia sehingga tentu saja dia memiliki banyak pilihan," kata Robertson. "Tetapi, untuk saat ini, tidak ada hal yang harus dikatakan," katanya lagi.

Bantuan logistik korban banjir minim, DPRD Solo akui hadapi dilema

LUMPIA SEMARANG.Solo--Pimpinan DPRD Kota Solo mengakui menghadapi dilema terkait minimnya alokasi anggaran untuk bantuan logistik bagi korban banjir.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Muhammad Rodhi kepada wartawan, Jumat (7/1), mengakui jika alokasi anggaran untuk bantuan logistik korban banjir sangatlah minim. Menurutnya, Pemkot Solo mengalokasikan dana lebih besar pada program relokasi dan perbaikan fisik berupa optimalisasi drainase. Untuk program pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, Pemkot Solo melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) hanya mengalokasikan anggaran senilai Rp 40 juta.
“Kami berharap warga yang tinggal di zona bahaya banjir bisa mengikuti program relokasi. Kalau mereka menolak relokasi lalu berharap bantuan logistik itu kan sebuah dilema. Kami tidak berharap terjadinya banjir karena itulah alokasi anggaran untuk bantuan korban banjir ini sangat minim,” terang Rodhi.
Akibat minimnya alokasi anggaran bantuan logistik bagi korban banjir tersebut, sejumlah kelurahan terpaksa menunda pembagian bantuan. Di Kelurahan Sangkrah, korban banjir mencapai 50 KK. Akan tetapi, bantuan logistik yang disalurkan hanya 15 kg beras dan 20 bungkus mi instan. Pembagian logistik tersebut dikhawatirkan tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
Untuk mengatasi persoalan itu, sambung Rodhi, penyaluran bantuan lebih baik tidak diberikan langsung kepada para korban, melainkan diberikan kepada Posko. “Lebih baik logistik itu diberikan ke Posko agar bisa diolah menjadi makanan jadi yang bisa dinikmati bersama oleh para korban banjir,” tandas wakil rakyat yang juga berprofesi sebagai dosen ini.
Hal senada juga disampaikan wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto. Menurutnya, adanya bantuan logistik tersebut merupakan bukti masih adanya perhatian Pemkot Solo terhadap korban banjir. “Kalau bantuan logistik minim kan warga bisa mengelola sendiri agar bisa dinikmati bersama. Bencana itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan semua pihak, jadi penanggulangannya menjadi tanggung jawab semua pihak, tak hanya Pemkot tetapi juga masyarakatnya,” tandasnya.